Konflik Nunu-Tavanjuka

KONFLIK NUNU-TAVANJUKA

Masalah konflik Kelurahan Nunu-Tavanjuka merupakan masalah yang penting karena konflik ini telah berlarut-larut yang terjadi dari dulu kala dan masih berlangsung sampai dengan sekarang. Konflik ini juga disebut sebagai konflik beruntun karena tidak ada habis-habisnya. Konflik ini merupakan masalah yang sangat penting untuk diselesaikan karena telah memakan banyak kerugian materil sampai memakan banyak korban jiwa. Di bulan ini saja masih terjadi konflik antar kedua desa tersebut.

Menurut berita di media massa Kamis, 5 April 2012, sekitar pukul 15.30 Waktu Indonesia Tengah bentrokan kembali terjadi. Ratusan warga dari dua kelurahan baku serang dengan berbagai macam senjata. Panah, parang, tombak, senjata api rakitan dan senapan angin ditenteng oleh kedua belah pihak. Moncongnya masih terus panas. Sebanyak 11 rumah warga di Kelurahan Boyaoge dan Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat dirusak dan dibakar. Amuk masih menyala.
Ratusan aparat gabungan dari pelbagai kesatuan, termasuk satuan tempur Brigade Mobil terjun ke lokasi membubarkan warga, menghentikan bentrokan. Satuan tempur TNI Angkatan Darat dari Batalyon Infanteri 711 Raksatama Palu juga terlibat. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Dewa Parsana, Kepala Kepolisian Resor Palu AKBP Ahmad Ramadhan, Komandan Kodim 1306 Donggala Letnal Kolonel (CZI) Rudi Wahjudiono terjun langsung di lapangan memegang komando. Namun bentrokan terus menyala juga. Kamis (5/4/2012) sekira pukul 10.30 Waktu Indonesia Tengah tadi juga, jenazah Ruflan, warga Tavanjuka, yang menjadi korban bentrokan pada Rabu (4/4/2012) sehari sebelumnya telah dimakamkan. Pada Rabu itu, sebanyak enam rumah dan dua unit sepeda motor dibakar.

Tindakan represif dari aparat sudah dilakukan. Salakan tembakan peringatan, lontaran gas air mata sudah dilepaskan. Tapi warga masih penuh amarah. Dari catatan yang ada diketahui konflik antarwarga ini sudah berlangsung sejak 1968. Namun tidak diketahui pasti apa pemicunya. Pada tahun-tahun 1990-an bentrokan juga memakan korban jiwa Pada Minggu (16/12/2007) tercatat lima rumah dan enam sepeda motor dibakar. Puluhan warga luka-luka, mulai dari luka ringan hingga luka berat. Mereka terkena panah, senjata api rakitan dan senapan angin.
Tiga tahun setelahnya, pada Jumat (23/12/2011) dinihari bentrokan antarwarga dua kelurahan itu kembali terjadi. Sebanyak enam warga dan seorang Polisi terluka. Ada pula warga yang kritis. Lalu pada Sabtu (7/1/2012) bentrokan kembali pecah. Satu warga tewas dan belasan lainnya terluka. Dua rumah warga dan dua unit sepeda motor juga terbakar. Amarah masih terus menyala setelah itu.
Sabtu (14/1/2012) ratusan senjata yang dipakai oleh kedua kelompok warga diserahkan kepada aparat keamanan.

Bentrokan sudah usai? Belum ternyata. Amarah masih terus menyala. Upaya-upaya perdamaian terus dilakukan. Difasilitasi Pemerintah Kota Palu dan sejumlah lembaga nonpemerintah juga kalangan kampus Universitas Tadulako, tapi ternyata amarah masih menyala. Wakil Walikota Palu H Rusdi Mastura patah arang. Ia marah. Warga sama sekali tidak menghargainya, sementara biasanya warga dari dua kelurahan ini kerap bertemu dirinya mengadukan banyak masalah mereka, termasuk bagaimana menyelesaikan konflik di antara mereka. Namun, justru mereka sendirilah yang selalu bertikai. Menurut Walikota yang populis itu, jika masalahnya adalah ketiadaan lapangan kerja, maka semuanya telah diantisipasi. Dalam waktu tidak terlalu lama, beberapa proyek padat karya akan diarahkan ke wilayah konflik ini. Tentu saja akan melibatkan tenaga kerja setempat. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Dewa Parsana punya cara lain. Ia menyarakan dibangunnya Forum Keamanan Desa atau Badan Keamanan Desa. Sebuah sistim keamanan lingkungan yang diperbarui dengan melibatkan Polisi, masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak-pihak lain di suatu wilayah. Parsana berharap ini akan menjadi cikal bakal terciptanya keamanan dan ketertiban wilayah. Pengusaha kesohor di Palu, Sulawesi Tengah, anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Hasyim Hadado lalu menyahutinya dengan membangun sebuah pos sistim keamanan lingkungan yang diberinya nama Anuta, akronim dari Anak Nunu-Tavanjuka.
Sejatinya, semua upaya sudah dilakukan, namun bentrok demi bentrok masih saja terjadi. Semua pihak mesti duduk lagi satu meja dengan kepala dan hati dingin agar konflik ini tidak terwariskan.

Selain itu, salah satu alternatif solusi yang akan ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan konflik warga yang selalu terjadi antara Nunu dan Tavanjuka adalah relokasi atau pemindahan tempat tinggal warga tavanjuka dari tempat domisilinya saat ini. “Ini masih sifatnya sebagai langkah-langkah alternatif yang akan ditempuh pemerintah untuk penyelesaian konflik antar warga Nunu-Tavanjuka,” ujar Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setdakot Palu, Ansyar Sutiadi, sebelum rapat bersama Walikota Palu soal penyelesaian konflik warga di dua kelurahan yang saling bertetangga itu, di ruang kerjanya. Dalam paparan yang akan disampaikan dalam rapat tersebut menyebutkan, masalah-masalah yang harus menjadi perhatian guna meminimalisir konflik, adalah terkait peredaran minuman keras yang cukup marak sehingga menjadi salah satu dampak pemicu konflik. Untuk itu perlu mendapat perhatian dari aparat keamanan mengenai pengendalian miras di daerah tersebut. Selain itu, tingkat kesejahteraan atau pengangguran yang tinggi di daerah tersebut juga dituding menjadi akar masalah sosial yang mengarah pada eskalasi konflik yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Untuk itu, pemerintah baik pusat dan daerah harus meningkatkan kesejahteraan warga di sana, dengan menyediakan lapangan kerja dan kegiatan positif yang berdampak eknomis, sehingga harapannya warga tidak sempat lagi memupuk konflik baru yang merusak tatanan sosial yang telah terjaga selama ini. Informasi yang dihimpun media ini di kantor walikota, Bagian Tata Pemerintahan sepertinya sudah menyiapkan surat rekomendasi untuk relokasi warga korban konflik dua kelurahan berbeda kecamatan itu, sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi konflik baru di daerah yang telah digaris merah oleh Kapolda Sulteng itu sebagai daerah rawan konflik tersebut.

Kebijakan diatas pasti menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, baik keuntungan maupun kerugiannya pula. Keuntungannya adalah diharapkan pasti konflik akan terselesaikan dengan adanya kebijakan itu. Kebijakan tersebut antara lain dibangunnya Forum Keamanan Desa atau Badan Keamanan Desa. Sebuah sistim keamanan lingkungan yang diperbarui dengan melibatkan Polisi, masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak-pihak lain di suatu wilayah. Parsana berharap ini akan menjadi cikal bakal terciptanya keamanan dan ketertiban wilayah. Dan juga diambil sebuah kebijakan oleh Walikota Palu yang ditinjau dari sector ekonomi, yakni memperluas lapangan pekerjaan untuk warga masyarakat daerah konflik, hal ini mungkin bisa menjadi faktor yang bisa menyelesaikan konflik karena dapat meningkatkan pendapatan warga, sehingga warga sudah tidak sibuk lagi melakukan konflik. Serta sebuah kebijakan alternatif yakni relokasi atau pemindahan tempat tinggal warga tavanjuka dari tempat domisilinya saat ini. Hal ini mungkin akan meminimalisir konflik.

Ada keuntungan, pasti ada kerugian. Begitu pula halnya juga dalam sebuah kebijakan, khususnya kebijakan konflik ini. Kerugian dari kebijakan ini yakni salah satunya pada kebijakan relokasi warga, kebijakan ini pasti sangat membutuhkan biaya cukup yang besar oleh pemerintah, disamping itu pasti tidak sedikit warga yang menolak akan kebijakan ini dengan berbagai macam pertimbangan.

Silang pendapat antar warga pasti ada pada kebijakan tersebut, dalam hal ini pada kebijakan relokasi warga. Kebijakan tersebut pasti mengundang kontroversi di kalangan masyarakat tersebut. Ada yang setuju, dan ada juga pasti yang tidak setuju. Apalagi masalah relokasi warga, pasti banyak warga asli menolak akan kebijakan itu, tetapi di sisi lain ada juga warga yang sepakat akan kebijakan tersebut dengan alasan mereka mencari keamanan dan ketentraman untuk hidup, dan menyelematkan diri jika kembali bentrok.